Telaah Kebijakan Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah

  • Mahdalena Mahdalena Universitas Negeri Gorontalo
  • Zulkifli Bokiu universitas negeri gorontalo
Keywords: Anggaran, Tindakan Komunikatif, Kebijakan Anggaran

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan anggaran pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada pemerintah daerah Kota Gorontalo. Pendekatan teori tindakan komunikatif Habermas sebagai bagian dari pendekatan kritis dipilih sebagai metode dalam penelitian ini untuk menangkap realitas dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan kompromi merupakan bentuk komunikasi kebijakan anggaran yang dilatarbelakangi oleh kepentingan politik. Keputusan kebijakan anggaran didominasi oleh kuasa yang dimiliki oleh para aktor untuk menentukan prioritas anggaran. Praktik komunikasi diwarnai oleh negosiasi dan kompromi sehingga mengabaikan nilai kompetensi komunikasi secara komprehensif (kebenaran, ketepatan, kejujuran). Komunikasi yang terbangun hanya legal formal untuk menghasilkan anggaran yang terlegitimasi. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa terbelenggunya keselarasan komunikasi menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan kebijakan dengan memprioritaskan rasionalitas agar diperoleh legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat kepada penyelenggara pemerintah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Faria, J.A., dan Silva, S.M.G. 2013 The Effects of Information Asymmetry on Budget Slack: An Experimental Research. African Journal of Business Management vol 7(13),pp.1086-1079.

Firdausy, Carunia Mulya Made. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Habermas, J. 1984. The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and Rationalisation of Society. Trans. T. McCarthy. London, UK: Heinemann.

Habermas, Jurgen.1994. The Structural Transformation of The Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society (trans. by Thomas Burger) Cambridge: The MITT Press

Hardiman, F. Budi. 2009. “Demokrasi Deliberatif : Menimbang „Negara Hukum‟ dan „Ruang Publik‟ dalam Teori Diskursus Jurgen Hubermas”.Yogyakarta : PT Kanisius.Kamaroesid, Herry. 20
Khan, Aman dan hildreth W.Bartley (eds), 2002. Budgetary Theory in The Public Sector Quorum Books.88 Post Road West, Westport, CT 06881
Lowi, M. R. (1995). Water And Power. The Politics of a Scarce Resource in the Jordan River Basin (R. B. Betts (ed.)). Cambridge University Press.

Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta
Meyer, Thomas.2012. Kompromi Jalan Ideal Menuju Demokrasi. Jakarta. Freiderich-Ebertstiftung (FES).

Nurak, Anastasi P.N dan Wardani, Sri B.Eko. 2021. Konflik Kepentingan Antara Pimpinan Daerah dan DPRD Dalam Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Jurnal Inovasi Ilmu SOsial dan Poitik. Vol.3, No.1

Oktora, F. E., & Pontoh, W.2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Accountability, 2(1), 1–10. https://doi.org/10.32400/ja.2337.2.1.2013.1-10

Pramono, J. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Among Makarti, 7(1), 83–112. https://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/97

Puspitasari, R. 2013. Studi Penganggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Jurnal Jejaring Administrasi Publik, 5(2), 356–369. http://journal.unair.ac.id/index.php/JBE/ADMP@studi-penganggaran-berbasis-kinerja-pada-pemerintah-provinsi-jawa-timur,-jawa-barat-dan-dkijakarta-article-9239

Riyanto. Agus. 2018. Laporan Sementara Hasil Penelitian. Studi Anggaran Daerah 2017 : Analisis Anggaran di 5 Provinsi dan 42 Kabupaten/Kota di Indonesia, The Asia Foundation , SEKNAS FITRA, UKaid, dan Royal Netherlands Embassy Jakarta.

Setiawan, A.R., Irianto, G., Achsin, M.2013. System-Driven (Un)Fraud: Tafsir Aparatur terhadap “Sisi Gelap” Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 4, 85–100.
Published
2022-06-29
How to Cite
Mahdalena, M., & Bokiu, Z. (2022). Telaah Kebijakan Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah. Tangible Journal, 7(1), 26-39. https://doi.org/10.53654/tangible.v7i1.246